WARTABANJAR.COM - Keimigrasian di AS menjadi masalah bagi pemain, ofisial tim, wasit, jurnalis, hingga suporter menjelang Piala Dunia 2026. Dan FIFA pun tidak bisa mengintervensi keputusan AS.

Kali ini, kekacauan Piala Dunia 2026 berlanjut usai salah satu wasit yang ditunjuk FIFA, Omar Abdulkadir Artan, ditolak masuk ke Amerika Serikat.

Wasit terbaik Afrika 2025 itu ditolak masuk ke Negeri Paman Sam, saat tiba di Bandara Internasional Miami.

Dilansir BBC Sport, pihak imigrasi belum mengumumkan alasan mengapa Omar Artan dilarang masuk ke Amerika Serikat.

Namun, beredar kabar penolakan ini didapatkan sang pengadil lapangan karena asal negaranya, Somalia, masuk daftar larangan perjalanan (travel ban).

Disebutkan, wasit yang akrab disapa Artan itu datang ke AS dengan paspor diplomatik untuk memudahkan perjalanannya.

Baca Juga: Jadwal 3 Kali Opening Ceremony Piala Dunia 2026, Diawali Duel Meksiko vs Afrika Selatan

Baca Juga: Padukan Algoritma Matematika dan Ekonomi, Joachim Klement 3 Kali Tepat Prediksi Juara Piala Dunia

Sayangnya, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 itu tetap menolaknya masuk tanpa alasan khusus.

"Saya dapat mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang tepat dari bea cukai dan patroli perbatasan, dan saya mendukung keputusan tersebut," kata Andrew Giuliani, pimpinan Gugus Tugas Piala Dunia.

Penolakan dari AS ini membuat FIFA tak berkutik, sehingga Omar Artan harus batal bertugas di Piala Dunia pertamanya.

Induk sepak bola dunia memilih menghormati keputusan tuan rumah AS, dan tak terlibat dalam proses imigrasi maupun visa.

"FIFA dapat mengonfirmasi bahwa wasit Omar Abdulkadir Artan tidak akan dapat berlatih, dan memimpin pertandingan Piala Dunia 2026 setelah ditolak masuk ke AS," bunyi pernyataan FIFA.

"FIFA tidak terlibat dalam proses imigrasi negara tuan rumah, termasuk peninjauan visa, dan telah diberitahu oleh pihak berwenang bahwa status Artan tidak akan diubah saat ini."

"Sesuai dengan ajang FIFA sebelumnya, pemerintah tuan rumah pada akhirnya menentukan siapa yang menerima visa, dan siapa yang diizinkan masuk ke negara mereka," lanjut pernyataan itu.