WARTABANJAR.COM, BANJARBARU- Massa aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Jumat (5/6/2026).

Berbagai isu disorot dalam aksi tersebut, mulai dari penanganan banjir, pendidikan, kesehatan, transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga keberadaan Taman Nasional Meratus.

Aksi yang berlangsung di bawah terik matahari itu mendapat respons langsung dari Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

Alih-alih membiarkan massa berorasi dari kejauhan, Muhidin menemui mahasiswa dan mengajak mereka berdiskusi di teras Kantor Gubernur agar dialog berlangsung lebih nyaman.

Saat ditemui usai aksi, Koordinator Lapangan BEM se-Kalsel, Muhammad Luthfi mengatakan mahasiswa sengaja mengangkat sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.

“Jadi, ada beberapa sektor juga terkait masalah lingkungan, pendidikan, kesehatan, sampai APBD yang kami soroti hari ini,” ujarnya.

Salah satu yang menjadi perhatian mahasiswa adalah penanganan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan.

”Kami meminta pemerintah daerah menghadirkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut,” tambahnya.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti sektor pendidikan yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait fasilitas dan akses belajar di sejumlah daerah pelosok.

“Kita lihat hari ini pendidikan di beberapa pelosok sana, termasuk di Banua Anam, fasilitasnya masih kurang dan akses jalannya juga lumayan jauh,” kata Luthfi.

Tak hanya pendidikan, pelayanan kesehatan turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut.

”Kami menilai kualitas pelayanan serta ketersediaan sumber daya manusia di sektor kesehatan masih perlu ditingkatkan,” bebernya.

Di sisi lain, mereka juga mempertanyakan efektivitas penggunaan APBD serta keberadaan Taman Nasional Meratus yang dinilai berdampak terhadap ruang hidup masyarakat adat.

“Kami juga meminta transparansi APBD hari ini. Apakah memang relevan dan efektif penggunaannya,” ungkapnya.

Mahasiswa juga meminta kehadiran Wakil Gubernur Kalsel dan Ketua DPRD Kalsel untuk berdialog bersama massa aksi, namun hingga kegiatan berlangsung, hanya Gubernur yang hadir menemui mahasiswa.