Usai rapat, Kapolres bersama Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Tabalong, Soleh, melakukan pengecekan langsung ke SPBU Maburai untuk memastikan kondisi di lapangan.

Saat ditemui di lokasi, Pengawas SPBU Maburai, Misran, menyatakan pihaknya tidak melayani penjualan Bio Solar karena tidak ada pasokan yang dipesan.

"Bio Solar kosong, kami tidak memesan. Pemiliknya H. Marlan tidak memesan," ujar Misran.

Namun, keterangan berbeda disampaikan Hj. Noor Farida atau Hj. Ida, istri pemilik SPBU Maburai, H. Marlan.

Saat dikonfirmasi secara terpisah di lobi Sat Reskrim Polres Tabalong, ia menegaskan bahwa SPBU Maburai masih memiliki Delivery Order (DO) untuk Bio Solar.

"Kami masih punya DO. Kata siapa kami tidak order Bio Solar?" ujarnya singkat.

Sementara itu, di lokasi berbeda, jajaran Polsek Tanjung yang dipimpin Kapolsek Tanjung, Ipda Ferry Andika Mei H. juga melakukan pengecekan ke SPBU Hikun.

Dari hasil konfirmasi dengan pengawas SPBU setempat diketahui bahwa sejak 27 Mei 2026 hingga akhir bulan Mei tidak ada pemesanan Bio Solar.

Untuk alokasi bulan Juni, pihak pemilik SPBU masih akan berkoordinasi dengan Pertamina sebelum melakukan pemesanan.

"Dari keterangan pengawas SPBU Hikun, mulai 27 Mei 2026 sampai akhir bulan tidak ada pesan Bio Solar. Untuk pemesanan bulan Juni, pemilik SPBU akan berkoordinasi dengan Pertamina," kata Ferry.

Kasi Humas Polres Tabalong Iptu Heri Siswoyo mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan distribusi dan ketersediaan BBM bersubsidi.

"Kami telah menerima laporan dari para sopir truk dan langsung melakukan pengecekan di lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Polres Tabalong akan berkoordinasi dengan instansi terkait serta pihak Pertamina guna mencari solusi agar distribusi Bio Solar bersubsidi tetap berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ujar Heri.

Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif serta mengedepankan komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan persoalan pelayanan publik, termasuk penyaluran BBM. (wartabanjar.com/Suhardi)

Editor: Yayu