Sementara itu, Kasubag Bagbinkar Biro SDM Polda Kalimantan Selatan, Saparyanto, menjelaskan Assessment Center Polri saat ini telah digunakan oleh berbagai kementerian, pemerintah daerah, hingga perusahaan besar di Indonesia.
Ia mengatakan, pusat assessment Polri telah memperoleh akreditasi A atau kategori unggul, sehingga memiliki standar penilaian yang tinggi dan terpercaya.
“Hingga akhir tahun, banyak pihak yang melaksanakan asesmen melalui Polri, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tetapi juga di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Menurut Saparyanto, tarif asesmen yang diterapkan juga telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP), sehingga pelaksanaannya bersifat resmi dan mengikat.
Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah daerah berharap sistem penilaian kompetensi ASN di lingkungan Pemkab HST dapat berjalan lebih profesional, objektif, dan sesuai kebutuhan pelayanan publik. (wartabanjar.com/Adew)
