WARTABANJAR.COM, BARABAI– Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar dikeluhkan para sopir truk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Kondisi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama DPRD HST, Kamis (30/4/2026).

Para sopir yang tergabung dalam Persatuan Sopir Truk Kabupaten Barabai (PSTKB), yang menaungi sekitar 300 sopir truk, menyebut distribusi Bio Solar di sejumlah SPBU belum berjalan stabil.

Koordinator sopir, Yayan, mengatakan kondisi di lapangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga harga yang melebihi ketentuan.

“Harga bisa sampai Rp8.000 per liter. Kami minta dikembalikan ke harga normal dan ketersediaannya dipastikan. Selain itu, kami berharap kebutuhan BBM bisa terpenuhi minimal satu bulan sekali,” ujarnya.

Sesuai ketentuan pemerintah, Harga Eceran Tertinggi (HET) Bio Solar bersubsidi berada di kisaran Rp6.800 per liter di SPBU.

Para sopir menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya operasional angkutan sehari-hari.

Dalam forum tersebut, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan terkait distribusi BBM.

Di antaranya transparansi alokasi di setiap SPBU, penerapan harga sesuai ketentuan tanpa pungutan tambahan, serta pengawasan terhadap stabilitas harga.

Selain itu, sopir juga mengusulkan peningkatan keamanan di area SPBU serta pengaturan distribusi agar antrean tetap tertib.

Ketua Komisi I DPRD HST, Yajid Fahmi, mengakui adanya perbedaan antara ketentuan dan realisasi di lapangan.

Ia bahkan mengaku telah melakukan pengecekan langsung.

“Realisasi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan. Saya sendiri mencoba mengisi BBM dan membayar di atas harga HET,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPRD HST, Salpia Riduan, menyoroti kurangnya keterbukaan dari sejumlah pengelola SPBU.

Ia menyebut praktik di lapangan diduga tidak sepenuhnya berpihak pada sopir angkutan.

“Beberapa pengelola tidak terbuka, bahkan diduga lebih memprioritaskan pihak tertentu dibandingkan sopir angkutan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan SPBU di HST, Manager SPBU Mandingin, Purwadi, menjelaskan bahwa pihaknya sempat tidak melakukan pengadaan Bio Solar karena mempertimbangkan dampak antrean panjang terhadap lalu lintas.