Ia bahkan mengaku telah melakukan pengecekan langsung.
“Realisasi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan. Saya sendiri mencoba mengisi BBM dan membayar di atas harga HET,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota DPRD HST, Salpia Riduan, menyoroti kurangnya keterbukaan dari sejumlah pengelola SPBU.
Ia menyebut praktik di lapangan diduga tidak sepenuhnya berpihak pada sopir angkutan.
“Beberapa pengelola tidak terbuka, bahkan diduga lebih memprioritaskan pihak tertentu dibandingkan sopir angkutan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan SPBU di HST, Manager SPBU Mandingin, Purwadi, menjelaskan bahwa pihaknya sempat tidak melakukan pengadaan Bio Solar karena mempertimbangkan dampak antrean panjang terhadap lalu lintas.
“Kami khawatir antrean panjang mengganggu kondisi jalan karena lokasi SPBU berada di kawasan kota. Namun pada prinsipnya kami siap memenuhi kebutuhan para sopir, tinggal pengaturan waktunya,” jelasnya.
Sementara itu, Wakapolres HST, Maturidi, menyatakan kesiapan pihak kepolisian dalam mengawal pendistribusian BBM agar berjalan aman dan lancar.
“Kami siap menjaga situasi kamtibmas saat pendistribusian, termasuk mengantisipasi kemacetan maupun gangguan lainnya,” katanya. (wartabanjar.com/Adew)
Editor: Yayu
