WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Ketidaksinkronan data tenaga kerja dinilai menjadi salah satu penghambat serapan tenaga kerja di Banjarbaru, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Hal tersebut menjadi salah satu catatan dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkait ketenagakerjaan, yang turut disoroti Ketua HIPMI Kalsel sekaligus anggota Komisi II DPRD Banjarbaru, Putra Qomaluddin Attar Nuriqli.
Ia menyebut, data tenaga kerja yang belum diperbarui serta kurangnya ekspos menjadi kendala utama dalam mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan pencari kerja.
“Data tersebut belum update dan eksposnya tidak merata, itu menjadi catatan penting bagi kami,” ungkapnya saat ditemui, Jumat (17/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut kerap menimbulkan anggapan keliru seolah-olah perusahaan enggan menyerap tenaga kerja.
Padahal, persoalan utamanya terletak pada keterbatasan informasi terkait kapasitas dan keterampilan tenaga kerja.
“Bukan berarti pengusaha tidak mau menyerap, tapi data dan skill yang tidak terekspos dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, kesesuaian keterampilan menjadi faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas.
“Kalau punya kemampuan desain, banyak percetakan atau kantor yang membutuhkan, karena sekarang serba digital,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai peningkatan kapasitas SDM, pemutakhiran data, serta perluasan ekspos menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara bersamaan.
Selain itu, kegiatan expo ketenagakerjaan juga dinilai perlu dimaksimalkan sebagai sarana mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha.
