Meski demikian, Pemkab Banjar tetap berupaya memperkuat kualitas layanan, terutama dalam menghadapi tantangan ke depan.
Dalam kesempatan itu, Yudi juga menyoroti pentingnya peran Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik.
Ia menambahkan, pengawasan eksternal diperlukan untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap kualitas layanan.
“Selama ini Kabupaten Banjar selalu bersinergi dengan Ombudsman dalam meningkatkan pelayanan publik,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Banjar, Muhammad Ikhsan, melaporkan FKP 2026 diikuti 50 peserta yang terdiri dari SKPD, akademisi, dan pelaku usaha.
Ia menjelaskan, forum ini menjadi wadah untuk membahas berbagai kendala dalam pelayanan publik sekaligus mencari solusi bersama.
“Melalui FKP ini, masukan dan saran dibahas bersama untuk perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Banjar agar ke depan berjalan lebih baik dan maksimal,” pungkasnya. (wartabanjar.com/IKhsan/*)
Editor Restu
