WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Di tengah keterbatasan anggaran, harapan masyarakat Tanah Laut tetap diperjuangkan. Sebanyak 1.004 pokok pikiran (pokpir) DPRD yang berasal dari suara warga kini menjadi bahan penting dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.

Momentum itu terlihat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Balairung Tuntung Pandang, Senin (30/08/2026). Forum ini menjadi ruang pertemuan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar, menegaskan bahwa pokpir yang dihimpun bukan sekadar daftar usulan, melainkan potret nyata kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Ini adalah suara warga, berisi harapan sekaligus persoalan yang mereka hadapi sehari-hari,” ujarnya.

Dari total 1.004 usulan yang masuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebanyak 506 di antaranya telah diverifikasi oleh SKPD teknis. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan sumber daya manusia berbasis nilai agama, pengembangan ekonomi inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang inovatif.

Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menyambut hal tersebut dengan menekankan pentingnya menyelaraskan seluruh usulan dengan program strategis nasional. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah program Makan Bergizi Gratis.

Program ini dinilai bukan sekadar kebijakan, tetapi menyangkut masa depan generasi. Pemerintah daerah pun diminta serius dalam pelaksanaannya, mengingat pengawasannya melibatkan berbagai pihak hingga tingkat pusat.

Di sisi lain, Bupati juga menyoroti ironi di wilayah industri yang masih bergulat dengan angka kemiskinan tinggi. Ia mendorong perusahaan untuk lebih aktif berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR).

“Daerah dengan banyak perusahaan seharusnya bisa lebih cepat keluar dari kemiskinan,” tegasnya.

Menutup kegiatan, Rahmat mengingatkan bahwa tantangan global seperti krisis energi dan pangan harus diantisipasi sejak dini. Ia mendorong penguatan sektor pertanian, termasuk menjadikan Tanah Laut sebagai salah satu sentra jagung nasional.

Bagi pemerintah daerah, setiap usulan pembangunan kini bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi bagian dari upaya menjaga ketahanan daerah dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.(Wartabanjar.com/Gazali)

editor: nur_muhammad