WARTABANJAR.COM, BARABAI– Rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) serta pengelola Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) tidak hanya membahas polemik distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah anggota dewan juga melontarkan berbagai pertanyaan tajam terkait kualitas makanan, pengelolaan bahan, hingga dampak program tersebut terhadap perekonomian lokal.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai II Sekretariat DPRD HST di Barabai, Kamis (12/3/2026), berjalan cukup dinamis.
Para anggota Komisi I secara bergantian menyampaikan kritik, pertanyaan, dan masukan kepada pihak BGN maupun pengelola SPPG terkait pelaksanaan program MBG di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD HST, Johar Arifin, menekankan pentingnya komitmen pengelola SPPG dalam memastikan pemenuhan gizi anak benar-benar tercapai melalui program tersebut.
“Alangkah baiknya agar pemenuhan gizi anak benar-benar terpenuhi. Masalah gizi anak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemilik SPPG harus hadir dan bertanggung jawab langsung,” tegasnya.
Johar juga menyinggung kabar mengenai kenaikan nominal anggaran program MBG yang disebut meningkat dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per porsi.
“Kenaikan ini jangan sampai hanya sekadar wacana,” tambahnya.
Sorotan lain datang dari anggota Komisi I, Salpia Riduan, yang mengkritisi aspek teknis pelaksanaan program di lapangan, khususnya terkait kesiapan penyedia makanan dalam memastikan menu yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi.
