WARTABANJAR.COM, BARABAI– Rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) serta pengelola Satuan Pelayanan Pemulihan Gizi (SPPG) tidak hanya membahas polemik distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah anggota dewan juga melontarkan berbagai pertanyaan tajam terkait kualitas makanan, pengelolaan bahan, hingga dampak program tersebut terhadap perekonomian lokal.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai II Sekretariat DPRD HST di Barabai, Kamis (12/3/2026), berjalan cukup dinamis.
Para anggota Komisi I secara bergantian menyampaikan kritik, pertanyaan, dan masukan kepada pihak BGN maupun pengelola SPPG terkait pelaksanaan program MBG di lapangan.
Anggota Komisi I DPRD HST, Johar Arifin, menekankan pentingnya komitmen pengelola SPPG dalam memastikan pemenuhan gizi anak benar-benar tercapai melalui program tersebut.
“Alangkah baiknya agar pemenuhan gizi anak benar-benar terpenuhi. Masalah gizi anak tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemilik SPPG harus hadir dan bertanggung jawab langsung,” tegasnya.
Johar juga menyinggung kabar mengenai kenaikan nominal anggaran program MBG yang disebut meningkat dari Rp15.000 menjadi Rp16.000 per porsi.
“Kenaikan ini jangan sampai hanya sekadar wacana,” tambahnya.
Sorotan lain datang dari anggota Komisi I, Salpia Riduan, yang mengkritisi aspek teknis pelaksanaan program di lapangan, khususnya terkait kesiapan penyedia makanan dalam memastikan menu yang diberikan benar-benar memenuhi standar gizi.
Ia menilai para penyedia harus memahami betul tanggung jawab mereka dalam menyediakan makanan yang layak dan bergizi bagi para siswa.
Sementara itu, Alamsyah mempertanyakan komitmen para pemilik SPPG yang menurutnya seharusnya hadir langsung dalam rapat evaluasi tersebut.
“Kita ingin pemilik SPPG yang datang ke rapat. Pemiliknya harus memikirkan bagaimana pengelolaan SPPG mereka. Jangan sampai justru menimbulkan persoalan yang membuat program ini diserang banyak pihak,” ujarnya.
Pertanyaan juga muncul terkait dampak ekonomi dari pelaksanaan program MBG.
Anggota DPRD HST, Budiono, menilai keterlibatan penyedia bahan pokok lokal dalam program ini masih sangat minim.
Menurutnya, program berskala besar seperti MBG seharusnya mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerah.
“Kalau bahan pokoknya masih banyak didatangkan dari luar daerah, maka manfaat ekonominya bagi masyarakat lokal juga belum terasa,” katanya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I DPRD HST, Hj. Habibah, juga kembali menyoroti dugaan ketimpangan distribusi menu MBG di sejumlah sekolah.
Ia mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari orang tua siswa bahwa terdapat sekolah yang belum menerima menu MBG dalam bentuk paket sebelum libur panjang semester lalu.
