Ia menilai para penyedia harus memahami betul tanggung jawab mereka dalam menyediakan makanan yang layak dan bergizi bagi para siswa.
Sementara itu, Alamsyah mempertanyakan komitmen para pemilik SPPG yang menurutnya seharusnya hadir langsung dalam rapat evaluasi tersebut.
“Kita ingin pemilik SPPG yang datang ke rapat. Pemiliknya harus memikirkan bagaimana pengelolaan SPPG mereka. Jangan sampai justru menimbulkan persoalan yang membuat program ini diserang banyak pihak,” ujarnya.
Pertanyaan juga muncul terkait dampak ekonomi dari pelaksanaan program MBG.
Anggota DPRD HST, Budiono, menilai keterlibatan penyedia bahan pokok lokal dalam program ini masih sangat minim.
Menurutnya, program berskala besar seperti MBG seharusnya mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat daerah.
“Kalau bahan pokoknya masih banyak didatangkan dari luar daerah, maka manfaat ekonominya bagi masyarakat lokal juga belum terasa,” katanya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi I DPRD HST, Hj. Habibah, juga kembali menyoroti dugaan ketimpangan distribusi menu MBG di sejumlah sekolah.
Ia mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari orang tua siswa bahwa terdapat sekolah yang belum menerima menu MBG dalam bentuk paket sebelum libur panjang semester lalu.
Habibah bahkan menyebut adanya satu SPPG yang telah menjalin kerja sama dengan 11 sekolah, namun dalam pelaksanaannya hanya enam sekolah yang menerima distribusi makanan.
