WARTABANJAR.COM, PELIAHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala) mempercepat transformasi sistem pajak daerah melalui digitalisasi guna mengejar target pendapatan asli daerah (PAD). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut, H. Ismail Fahmi, saat menyampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Raperda Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Selasa (03/03/2026).

Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tersebut menjadi sorotan Fraksi Golkar, NasDem, PKB, dan Demokrat. Menanggapi kritik tersebut, Ismail Fahmi menegaskan bahwa penyesuaian regulasi merupakan instruksi Pemerintah Pusat agar kebijakan daerah selaras dengan peraturan yang lebih tinggi serta tetap berpihak kepada masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah optimalisasi pajak daerah berbasis digital. Pemkab Tala menggandeng Bank Kalsel untuk memasang alat Online Transaksi Monitoring (OTM) di restoran dan kafe guna memantau setoran pajak secara real-time.

“Digitalisasi ini untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan transparansi penerimaan pajak,” tegasnya.

Tak hanya sektor kuliner, sektor potensial lain seperti sarang burung walet dan pajak air tanah juga menjadi perhatian. Pemkab melakukan pemutakhiran data dengan berkoordinasi bersama Balai Karantina guna melacak data ekspor dan kepemilikan objek pajak baru.

Dalam pemaparannya, Sekda menyebut realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,56 triliun. Dari jumlah tersebut, kontribusi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp40,8 miliar atau sekitar 1,59 persen.

Ia menekankan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan (budgeter), tetapi juga sebagai instrumen pengatur (regulatif), seperti pemberian diskon PBB-P2 dan reward bagi pelaku UMKM yang taat pajak.

Pembahasan lanjutan terhadap poin-poin teknis yang disorot fraksi akan dilakukan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD. Pemkab berharap transformasi pajak daerah ini menjadi penggerak pembangunan di Bumi Tuntung Pandang tanpa membebani pelaku usaha kecil.(Wartabanjar.com/Gazali)

editor: nur_muhammad