Data menunjukkan sekitar 5 persen penduduk HST berada dalam kategori miskin. Sementara sekitar 38 persen lainnya tergolong rentan miskin kelompok yang bisa sewaktu-waktu jatuh ke garis kemiskinan jika menghadapi guncangan ekonomi seperti sakit atau kehilangan penghasilan.
Secara keseluruhan, sekitar 118 ribu jiwa berada pada desil 1 hingga 5 atau kelompok penerima bantuan sosial. Kondisi ini menjadi dasar perlunya kebijakan yang tepat sasaran agar stabilitas harga benar-benar dirasakan manfaatnya.
Wakil Bupati juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah yang tidak relevan dengan penyebab inflasi.
“Jangan melakukan langkah-langkah Jaka Sembung. Langkah yang gak ada hubungannya, contohnya kita menggelar pasar murah tapi yang disediakan minyak goreng, sedangkan komunikasi penyumbang inflasi justru berasal dari ikan atau cabai,” ujarnya.
Karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diminta segera menyiapkan data komoditas yang secara konsisten memicu kenaikan harga, sehingga langkah seperti operasi pasar atau subsidi dapat difokuskan secara tepat.
Rapat tersebut diharapkan tidak berhenti pada koordinasi semata, tetapi ditindaklanjuti dengan pengawasan dan evaluasi berkala. Dengan begitu, upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan, benar-benar terwujud dalam kebijakan yang konkret. (wartabanjar.com/Adew)
Editor Rest
