WARTABANJAR.COM, HST – Pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan miskin.

Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar di Auditorium Setda HST, Senin (9/2/2026), yang dihadiri unsur terkait untuk menyamakan persepsi dan langkah konkret menekan kenaikan harga.

Bupati HST Samsul Rizal melalui Wakil Bupati Gusti Rosyadi Elmi menegaskan, meskipun pengendalian inflasi secara umum menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah tetap memiliki tanggung jawab besar, terutama pada komoditas yang bersumber dari produksi lokal.

Baca Juga Cek Spesifikasi Mobil Listrik BYD Atto 1, Pengadaan untuk Pejabat Pemko Banjarmasin

“Urusan inflasi ini memang porsi besarnya di pusat. Tapi ada juga terkait peran daerah,” ujarnya.

Ia menyebut komoditas seperti beras, lombok (cabai), dan ikan menjadi penyumbang signifikan terhadap pergerakan harga di daerah. Karena itu, intervensi harus difokuskan pada sektor yang benar-benar memicu kenaikan, bukan sekadar langkah seremonial.

Menurutnya, pengendalian inflasi sangat mendesak karena menyangkut daya beli masyarakat. Saat harga naik, kelompok miskin dan rentan miskin menjadi yang paling terdampak.

“Sangat penting, sangat urgen. Karena dampak dari kenaikan inflasi yang tinggi itu akan sangat berdampak pada masyarakat Hulu Sungai Tengah yang miskin dan rentan miskin,” tegasnya.

Data menunjukkan sekitar 5 persen penduduk HST berada dalam kategori miskin. Sementara sekitar 38 persen lainnya tergolong rentan miskin kelompok yang bisa sewaktu-waktu jatuh ke garis kemiskinan jika menghadapi guncangan ekonomi seperti sakit atau kehilangan penghasilan.

Secara keseluruhan, sekitar 118 ribu jiwa berada pada desil 1 hingga 5 atau kelompok penerima bantuan sosial. Kondisi ini menjadi dasar perlunya kebijakan yang tepat sasaran agar stabilitas harga benar-benar dirasakan manfaatnya.

Wakil Bupati juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengambil langkah yang tidak relevan dengan penyebab inflasi.