WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Pariwisata RI melakukan reformasi total sistem keselamatan serta keamanan wisatawan di Indonesia.
Permintaan itu muncul setelah serangkaian kecelakaan wisatawan di berbagai destinasi menunjukkan aspek safety and security belum jadi prioritas utama pembangunan pariwisata nasional.
Evita menegaskan keselamatan dan keamanan wisata harus menjadi fondasi utama di luar fokus tradisional 3A aksesibilitas, amenitas, serta atraksi pariwisata nasional.
Ia berpendapat aspek keselamatan perlu ditempatkan setara agar sektor pariwisata tumbuh aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk wisatawan domestik maupun asing.
Rentetan insiden sepanjang 2025, mulai dari tenggelamnya kapal wisata hingga kecelakaan pendakian di sejumlah destinasi wisata Indonesia, disorot sebagai alarm manajemen risiko pariwisata.
Evita mengingatkan bahwa setiap korban jiwa akibat kecelakaan di objek wisata merupakan kegagalan sistem keselamatan yang tidak boleh dianggap biasa oleh pembuat kebijakan.
Komisi VII DPR meminta reformasi menyeluruh melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk Basarnas, Polri, BNPB, Kemenhub, BSN, BMKG, TNI, serta pemerintah daerah terkait aspek koordinasi operasional dan penegakan hukum.
Langkah itu menurutnya penting agar standar nasional keselamatan wisata bisa dipatuhi sekaligus respons cepat saat terjadi insiden di lapangan.
