Komisi VII DPR meminta reformasi menyeluruh melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk Basarnas, Polri, BNPB, Kemenhub, BSN, BMKG, TNI, serta pemerintah daerah terkait aspek koordinasi operasional dan penegakan hukum.
Langkah itu menurutnya penting agar standar nasional keselamatan wisata bisa dipatuhi sekaligus respons cepat saat terjadi insiden di lapangan.
Performa kebijakan Kemenpar dan pemangku kepentingan dalam beberapa bulan ke depan akan menjadi indikator keberhasilan reformasi keselamatan pariwisata nasional.
Standar nasional serta sistem kewaspadaan dini yang kuat diharapkan mampu mengurangi risiko insiden di destinasi wisata ke depan. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar
