Wisnu Wijaya Usul Dana Makan Bergizi Gratis Saat Libur Sekolah Dialihkan untuk Korban Banjir Sumatra
WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Wisnu Wijaya, melontarkan usulan strategis untuk mengalihkan alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah guna membantu penanganan bencana. Wisnu menilai anggaran tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika dialokasikan sebagai bantuan darurat bagi warga yang terdampak bencana banjir besar yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra.
Usulan ini muncul karena Wisnu melihat bahwa selama masa libur sekolah, distribusi makan bergizi bagi siswa tidak berjalan secara rutin seperti pada hari efektif belajar. Wisnu memandang langkah pengalihan dana ini sebagai solusi taktis dan bentuk empati negara dalam mempercepat pemulihan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan logistik para pengungsi yang kehilangan tempat tinggal akibat luapan air.
Politisi ini menekankan bahwa fleksibilitas anggaran dalam situasi darurat sangat diperlukan agar penanganan bencana tidak terkendala oleh prosedur birokrasi yang kaku. Dengan memanfaatkan dana MBG yang sedang tidak terserap selama libur, Wisnu meyakini pemerintah mampu menyalurkan bantuan pangan dan obat-obatan secara lebih masif ke titik-titik pengungsian yang sulit dijangkau di berbagai provinsi.
Selain bantuan logistik, Wisnu juga berharap pengalihan dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung operasional dapur umum dan pembersihan sisa-sisa banjir di fasilitas publik. Ia mengingatkan pemerintah bahwa dampak banjir di Sumatra kali ini cukup luas, sehingga memerlukan dukungan finansial yang kuat untuk memastikan kondisi sosial ekonomi warga terdampak segera kembali normal.
Meski demikian, Wisnu Wijaya meminta agar proses pengalihan anggaran ini tetap dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari potensi penyalahgunaan dana di tingkat daerah. Pengawasan ketat dari instansi terkait tetap diperlukan agar niat baik untuk membantu korban bencana tetap sejalan dengan koridor hukum dan aturan pengelolaan keuangan negara yang berlaku.