WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang menyurati dua lembaga PBB (UNDP dan UNICEF) untuk meminta bantuan penanganan pascabencana adalah hal yang wajar dan tidak dimaksudkan untuk menyudutkan atau menganggap pemerintah pusat tidak mampu.
Nasir Djamil, yang merupakan legislator dapil Aceh, menjelaskan bahwa surat tersebut adalah hal yang wajar dan didasarkan atas kemanusiaan karena UNDP dan UNICEF memang memiliki program di Aceh setiap tahunnya. Ia menegaskan bahwa permintaan bantuan tersebut mengandung misi kemanusiaan murni dan bukan untuk mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak sanggup menangani bencana di tiga provinsi Sumatera.
Legislator dari PKS ini berharap pemerintah pusat dapat memahami langkah yang diambil oleh Aceh. Ia juga mendesak agar bantuan yang masuk ke Aceh, baik berupa barang maupun orang (relawan), tidak dipersulit oleh tahapan birokrasi, karena solidaritas kemanusiaan antarwarga negara tidak mungkin dicegah.
