Endipat sebelumnya menuai kritik warganet setelah dalam rapat Komisi I dengan Komdigi menyinggung relawan yang disebutnya “sok paling di Aceh dan Sumatera”.
Ia juga membandingkan donasi relawan Rp 10 miliar dengan klaim pemerintah yang disebutnya sudah menggelontorkan dana hingga triliunan rupiah untuk penanganan bencana di kawasan tersebut.
Pernyataan itu memicu perdebatan di media sosial soal sensitivitas pejabat publik terhadap kerja relawan di lapangan, terutama di tengah situasi duka dan darurat.
Publik kini ikut menyoroti transparansi harta kekayaan sekaligus peran komunikatif Endipat dalam mengawal narasi kinerja pemerintah terkait bantuan bencana. (Wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Andi Akbar
