Menpora menjelaskan, bahwa banyak fasilitas olahraga di daerah-daerah yang dibangun untuk mendukung Pekan Olahraga Nasional (PON) maupun untuk kebutuhan di daerah tidak dimanfaatkan atau terbengkalai.
Padahal, lanjut dia, jika fasilitas-fasilitas tersebut bisa dipergunakan untuk penyelenggaraan acara atau dikelola dengan baik maka akan memberikan nilai ekonomi bagi pemerintah seperti pajak dan lainnya.
“Dan juga pelaku UMKM atau masyarakat daerah punya acara-acara besar. Di sini lah kenapa kami mendorong (sinergi lintas kementerian untuk pengelolaan aset olahraga),” katanya.
Menpora meyakini bahwa pemerintah daerah yang mempunyai visi yang sama dan memahami kondisi keuangannya pasti akan melakukan percepatan dari sinergi yang telah dibangun.
“Apalagi payung hukumnya, Permendagri-nya sudah ada, tinggal bagaimana implementasinya,” katanya.
Menpora menambahkan bahwa pihaknya bersama Mendagri dan Menteri UMKM menyepakati untuk melakukan pemetaan aset-aset olahraga agar tidak ada yang mubazir.
“Supaya jangan, mohon maaf, (aset yang) sudah, dibangun kembali supaya program jangka pendek dan jangka panjang tidak membebani keuangan daerah tersebut,” katanya.
Sementara itu, Menteri Muhammad Tito Karnavian mengatakan sinergi pengelolaan aset olahraga tersebut dimulai dengan 20 stadion sepak bola dan selanjutnya untuk semua fasilitas olahraga lainnya.
Dia menjelaskan, setelah penandatangan nota kesepahaman tersebut pihaknya akan terus memantau progres di lapangan.
“Kira-kira dalam dua minggu ke depan ada enggak (pemerintah daerah) yang sudah mulai menjajaki atau menindaklanjuti MoU ini, kalau enggak ada, saya akan (gelar) zoom meeting lagi,” katanya.