Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, ikut angkat suara dan membenarkan bahwa bandara tersebut tidak memiliki pos Bea Cukai maupun Imigrasi. Ia menambahkan bahwa keberadaan fasilitas strategis tanpa kontrol negara tidak boleh dibiarkan dan akan segera dilaporkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kasus ini membuka kembali diskusi mendalam mengenai pentingnya akuntabilitas, transparansi, serta penegakan hukum di sektor pertambangan dan industri strategis. Publik kini menantikan langkah konkret pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi celah yang memungkinkan praktik serupa terulang.(Wartabanjar.com/nur_muhammad)
editor: nur muhammad
