Ia menegaskan bahwa BMKG memiliki kapasitas layanan teknis yang dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
“Kami memiliki 6.000 personel di 191 UPT di seluruh Indonesia. Setiap stasiun memiliki ahli yang bisa dimanfaatkan oleh Pemda untuk konsultasi data spesifik lokal,” jelasnya.
BACA JUGA: Rute Banjarmasin-Kuala Lumpur Sudah Mencapai 4.800 Penumpang dalam Satu Bulan
Selain kebencanaan, BMKG turut mendukung sektor pertanian dan tata ruang melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk rekomendasi waktu tanam presisi, mendukung program cetak sawah, dan perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi pemaparan dan kesiapan infrastruktur BMKG tersebut.
Ia secara khusus meminta agar data cuaca terus diperbarui dan dipublikasikan secara luas agar Pemerintah Daerah dapat memantau perkembangan situasi setiap saat.
“Saya menyarankan agar data ini terus di-update dan dipublikasikan supaya rekan-rekan daerah bisa memantau terus,” tegas Tito.
Tito menjelaskan bahwa wilayah selatan Indonesia menjadi fokus kewaspadaan, terutama Jawa dan Bali yang berpenduduk padat.
Risiko longsor di kawasan permukiman harus menjadi perhatian khusus.
Ia menekankan tiga langkah mitigasi utama bagi seluruh kepala daerah, yaitu:
- Menginventarisasi titik rawan longsor dan banjir,
- Melakukan perbaikan dan penguatan struktur yang rentan,
- Melakukan relokasi sementara jika perbaikan tidak memungkinkan.
Dalam rapat koordinasi ini juga membahas dukungan data BMKG terhadap perencanaan tata ruang jangka panjang serta upaya menjaga ketahanan pangan.
Rakor juga turut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto, perwakilan BNPB, serta jajaran Dirjen Kemendagri. (wartabanjar.com/berbagai sumber)
Editor: Yayu
