WARTABANJAR.COM, PELAIHARI – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus memperkuat benteng antikorupsi di tingkat desa dengan menggelar sosialisasi masif yang melibatkan lebih dari 150 Kepala Desa dan perwakilan BPD, Senin (19/11/2025) di Banjarmasin. Kegiatan yang digagas Inspektorat Daerah ini menyoroti urgensi integritas dalam tata kelola pemerintahan desa.
Sekretaris Inspektorat, Miftahul Anwar, menyampaikan bahwa sosialisasi ini mengusung tema “Integritas Kita, Masa Depan Tanah Laut: Membangun Budaya Antikorupsi dan Pengendalian Gratifikasi.” Menurutnya, tema tersebut bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Ia menekankan besarnya dana APBDes yang dikelola setiap tahunnya mengharuskan seluruh aparatur desa bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan transparansi. Sosialisasi ini turut menghadirkan ahli dari Forum Aksi Penyuluh Antikorupsi Kalsel sebagai narasumber utama.
Wakil Bupati Tanah Laut, HM Zazuli, dalam arahannya menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari unit pemerintahan terkecil, yakni desa. Menurutnya, pengelolaan APBDes bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat. Karena itu, setiap proses mulai dari perencanaan hingga pelaporan harus dilakukan secara akuntabel.
Wabup Zazuli juga menekankan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ia meluruskan anggapan keliru bahwa SPIP adalah beban tambahan.
