WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Manajemen Bank Kalsel akhirnya buka suara terkait kabar adanya dana senilai Rp4,7 triliun yang disebut mengendap di rekening milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Direktur Operasional Bank Kalsel, Abdurrahim Fikry, menegaskan bahwa dana tersebut bukan dana bermasalah atau mengendap, melainkan kekeliruan teknis pada penginputan sandi nasabah.

Hal ini disampaikannya usai mendampingi Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dalam kunjungan ke Kantor Cabang Pembantu Bank Kalsel di kawasan Pemprov Kalsel, Selasa (28/10/2025).

“Alhamdulillah, begitu ada berita itu kami langsung berkoordinasi dengan pihak keuangan untuk memastikan semuanya. Ternyata tidak ada dana yang selisih atau berkurang. Hanya terjadi kekeliruan pada sandi nasabah saja,” jelas Fikry.

Hanya Salah Sandi, Dana Tetap Aman

Fikry menjelaskan bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena perbedaan persepsi administratif dalam proses pemindahan data dari Banjarmasin ke Banjarbaru, yang kini menjadi ibu kota provinsi.

“Nomor rekening tetap sama, dananya pun tidak berubah. Hanya sandinya yang perlu disesuaikan agar terbaca benar sebagai milik provinsi,” tambahnya.

Ia juga menegaskan, seluruh dana milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tetap aman dan tercatat dengan baik, tanpa adanya penyelewengan atau pengendapan.

“Kami sudah menelusuri secara internal, dan semua data saldo sesuai. Tidak ada kehilangan satu rupiah pun,” tegas Fikry.

Menanggapi arahan Gubernur Kalsel H. Muhidin, Bank Kalsel berkomitmen melakukan evaluasi internal agar kesalahan administratif serupa tidak terulang.

“Terkait sanksi, nanti kami lihat hasil review-nya. Tapi yang pasti, pembenahan di internal pasti ada. Tanpa ada kejadian ini pun, kami selalu membuka ruang untuk perbaikan, baik di sisi operasional maupun bisnis,” ujar Fikry.

Sebelumnya, Gubernur H. Muhidin juga telah memastikan bahwa dana sebesar Rp4,7 triliun tersebut merupakan bagian dari manajemen kas daerah, bukan dana mengendap sebagaimana disebut oleh Kementerian Keuangan.

Dana itu terdiri atas deposito Rp3,9 triliun dan dana giro sisanya, yang justru memberikan keuntungan hingga Rp21 miliar per bulan bagi daerah.(wartabanjar.com/IKhsan)

editor: nur muhammad