Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus tokoh penting di balik proyek ini, Luhut Binsar Pandjaitan, turut buka suara. Ia menegaskan bahwa polemik utang Kereta Cepat seharusnya tidak dikaitkan dengan APBN.
Menurut Luhut, utang proyek tinggal menunggu restrukturisasi, dan proses negosiasi dengan China sudah disepakati.
“Saya yang dari awal mengerjakan itu. Waktu saya terima, sudah busuk itu barang. Tapi kita perbaiki, kita audit BPKP, dan akhirnya kita berunding dengan China,” ungkapnya dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di Jakarta pekan lalu.
Luhut juga mengakui proses restrukturisasi sempat tersendat karena pergantian pemerintahan, namun kini pembahasan berjalan kembali dengan arah positif.
Langkah konkret kini diambil oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurut Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, tim negosiasi akan segera berangkat ke China untuk membahas detail restrukturisasi utang.
“Kami akan berangkat lagi, untuk menegosiasikan tenor pinjaman, suku bunga, hingga mata uang yang digunakan,” jelas Dony saat ditemui di Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).
Ia menambahkan bahwa pembahasan utang ini juga melibatkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai bagian dari tim pengarah proyek strategis nasional.
Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan antara PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan China Railway International Company Ltd.
Sejak diresmikan pada 2023, proyek ini menjadi simbol kerja sama infrastruktur besar antara Indonesia dan China, namun juga memicu perdebatan soal biaya membengkak dan beban utang.(Wartabanjar.com/Berbagai Sumber)
editor: nur muhammad
