Serentak di Beberapa Wilayah Indonesia, Koperasi Merah Putih Resmi Dimulai Hari ini di Banjarmasin
WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN– Program Koperasi Merah Putih (KKMP) resmi dimulai secara serentak di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin.
Di kota ini, pelaksanaan ditandai dengan peletakan pasir pertama oleh Kodim 1007/Banjarmasin di kawasan Perumnas Bumi Lingkar Basirih Permai, Jalan Garuda, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pembangunan fisik koperasi yang mencakup gerai, pergudangan, serta fasilitas pendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menjadi langkah awal menuju target nasional sebanyak 800 unit KKMP.
Dandim 1007/Banjarmasin, Letkol CZI Slamet Riyadi mengatakan di Banjarmasin terdapat 52 titik rencana pembangunan KKMP, namun untuk tahap awal hanya dua yang dibangun, yakni di Basirih Permai dan Sungai Lulut.
“Untuk sekarang kita siapkan dua lokasi yang segera dibangun, satu lagi cadangan. Total nanti di Banjarmasin ada 52 titik KKMP. Ini bagian dari program ekonomi kerakyatan yang dicanangkan oleh Bapak Rakuwo,” jelas Dandim.
Ia menuturkan, bangunan KKMP nantinya akan menyerupai minimarket modern, dengan kebutuhan lahan sekitar 1.000 meter persegi per unit yang sebagian besar berasal dari aset Pemerintah Kota Banjarmasin.
“Sekarang koperasi sudah berjalan, hanya saja masih menumpang di kantor kelurahan. Dengan adanya bangunan permanen, operasionalnya akan lebih mandiri,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Asisten III Setdako Banjarmasin, Jefrie Fransyah, menilai program Koperasi Merah Putih merupakan langkah awal penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.
“Kali ini dilaksanakan di daerah Bajang, dan ke depannya pasti akan ada beberapa lagi. Ini merupakan perjalanan awal, kalau ini sukses, kelurahan lain tentu akan menyusul,” ujarnya.
Menurut Jefrie, keberadaan koperasi ini menjadi contoh nyata bagaimana lembaga ekonomi rakyat dapat merepresentasikan semangat Pancasila, sekaligus mendukung kebijakan pusat yang terintegrasi.
“Saya pikir ini salah satu contoh kebijakan yang terintegrasi. Ada program PBG di pusat, dan nanti bisa bersinergi dengan koperasi ini dalam rantai ekonomi masyarakat,” ungkapnya.