WARTABANJAR.COM, JAKARTA — Kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Indonesia! Tahun 2025 dipastikan tanpa program diskon tarif listrik seperti yang sempat dinikmati masyarakat pada awal tahun ini.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam wawancara eksklusif bersama Kompas Bisnis yang ditayangkan di Kompas TV pada Selasa (14/10/2025).

“Untuk diskon listrik, tidak kita berikan lagi. Tetapi diganti program lain,” ujar Airlangga tegas.

Namun, saat ditanya lebih jauh mengenai bentuk program pengganti tersebut, Airlangga memilih bungkam dan hanya memberi sedikit bocoran.

“Nanti diumumkan langsung oleh Pak Presiden,” katanya singkat.

Diskon Listrik Awal 2025

Pada Januari–Februari 2025, masyarakat sempat menikmati diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA.

Kebijakan ini diluncurkan setelah pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen, sebagai bentuk kompensasi untuk menjaga daya beli rakyat.

BACA JUGA: DUGAAN PENYELEWENGAN Dana MTQ Kalsel Rp 7,4 Miliar di Kabupaten Banjar Masih Menggantung, LSM Garda Taruna: Ditreskrimsus Tidak Mampu, Serahkan ke Kejati

Diskon tersebut berlaku bagi pelanggan pascabayar dan prabayar, dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Namun, masa bahagia itu hanya berlangsung singkat.

Menteri ESDM kala itu, Bahlil Lahadalia, memastikan diskon tidak diperpanjang.

“Enggak diperpanjang, dua bulan saja,” ujarnya pada akhir Januari 2025.

Drama Tarik Ulur Program Diskon

Rencana memperpanjang diskon listrik sempat mencuat kembali untuk periode Juni–Juli 2025. Pemerintah bahkan memasukkan kebijakan itu ke dalam enam paket stimulus ekonomi guna memperkuat pertumbuhan kuartal II 2025.

Airlangga kala itu menyebut diskon listrik 50 persen ditargetkan menyentuh 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 VA. Namun, ketika paket stimulus resmi diumumkan pada 2 Juni 2025, program diskon listrik tiba-tiba hilang dari daftar!

Menanggapi keputusan pemerintah menghentikan diskon listrik di 2025, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai langkah tersebut kurang tepat.