WARTABANJAR.COM, MARABAHAN – Kekecewaan disampaikan oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Barito Kuala (Batola) terhadap minimnya transparansi dalam proses pengadaan proyek konstruksi di Batola.
Hal ini pun disampaikan oleh Gapensi Batola dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana Sari Wiryono, serta Komisi Gabungan, Rabu (17/9/2025).
Gapensi berharap kepala daerah hadir langsung, namun Bupati H Bahrul Ilmi dan Sekdakab Zulkipli Yadi Noor berhalangan hadir.
Ketua Gapensi Batola, Alimansyah, mempertanyakan lambatnya turunnya proyek konstruksi tahun ini. Dia menilai hanya sebagian kecil proyek yang muncul, itupun bernilai besar dan justru dikerjakan oleh kontraktor luar daerah.
“Kami ingin tahu kenapa proyek belum turun. Justru yang ada, malah dikerjakan kontraktor luar dan menggunakan e-catalog versi 5 yang dari awal kami anggap kurang transparan,” ujarnya.
Gapensi juga menyoroti lambatnya transisi dari e-catalog versi 5 ke versi 6, yang disebut menjadi alasan proyek tidak kunjung berjalan. Namun, mereka mempertanyakan mengapa sejumlah pihak tetap bisa bekerja di tengah transisi tersebut.
“Sementara kami menunggu aturan e-catalog versi 6, pihak lain tetap bekerja. Jangan sampai nanti proyek dikebut di akhir tahun dan kami yang disalahkan jika tak selesai,” ungkap anggota Gapensi, H Mahali.
Ketua Dewan Pengawas Gapensi Batola, H Kursani, mengungkap pernah dipanggil Bupati menjelang Idulfitri 1446 H. Dalam pertemuan itu, Gapensi diminta membuat surat dukungan kepada PD Aneka Usaha Selidah (AUS) untuk mengikuti tender proyek. Namun, posisi Gapensi hanya sebagai subkontraktor.
Beberapa bulan kemudian, PD AUS diketahui memenangkan empat paket proyek di Dinas Kesehatan dengan total pagu miliaran rupiah. Gapensi sempat mengikuti tender, namun lelang dibatalkan karena ada item “sondir” yang disebut tertinggal. Setelah diulang, PD AUS memenangkan seluruh paket dengan penawaran lebih tinggi.
“Padahal sondir biasanya ada di tahap perencanaan, bukan pelaksanaan. Ini membuat kami curiga prosesnya tidak fair,” jelas Agus Heriyadi, anggota Gapensi.
