WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Polemik kemunculan video Presiden Prabowo Subianto di bioskop sebelum film dimulai terus bergulir.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menarik dua kesimpulan dari polemik kemunculan video Presiden Prabowo Subianto yang ditayangkan di bioskop.
Yakni satu sisi, publik punya perhatian lebih dan di sisi lain, pemerintah sedang berupaya transparan.
“Saya menghargai perhatian publik terhadap dinamika komunikasi pemerintah, termasuk soal penayangan video sosialisasi di ruang-ruang komersial seperti bioskop,” kata Dave, Senin (15/9/2025).
Beragam respons yang diberikan publik adalah sebuah kewajaran dan bagian dari berdemokrasi. Dia bilang kritik artinya membuka ruang untuk pemerintah mengevaluasi kebijakannya.
“Kritik dan apresiasi adalah bagian dari ekspresi warga negara yang harus dihormati. Justru dari situ kita bisa menilai efektivitas komunikasi pemerintah-apakah pesan yang disampaikan diterima dengan baik, atau justru menimbulkan pertanyaan dan resistensi,” ucapnya.
Akan tetapi, perlu juga dipahami bahwa penayangan video itu di bioskop. Kata Dave, pemerintah sedang berupaya bersikap transparan. Ia berpandangan pemerintah juga punya hak untuk memberikan informasi yang benar ke masyarakat.
“Pada prinsipnya, setiap bentuk komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah harus berpijak pada asas transparansi, proporsionalitas, dan kepatuhan terhadap norma hukum serta etika komunikasi. Bila penayangan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan capaian pemerintahan secara informatif dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka hal itu merupakan bagian dari hak pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat,” tutur dia.
