Sebelumnya, pada Sabtu malam (13/9/2025), sejumlah warga Desa Baru lebih dulu menggelar pertemuan di salah satu rumah warga.
Dalam forum itu, mereka menyampaikan keluhan terkait pelayanan pemerintahan desa dan penggunaan anggaran yang dianggap tidak transparan.
Salah satu yang disoroti adalah pelayanan administrasi kependudukan. Warga menilai proses pembuatan kartu keluarga (KK) terlalu lama, bahkan disebut bisa mencapai satu bulan.
Kondisi ini dinilai memperlihatkan lemahnya pelayanan, apalagi kepala desa saat ini dalam keadaan sakit sehingga dianggap berdampak pada kinerja pemerintahan.
Selain itu, warga juga menuntut kejelasan terkait pengadaan tanah kuburan muslimin.
“Kami ingin tahu di mana letak tanah itu dan berapa harganya, karena saat pengadaan tanah tersebut pemerintah desa sama sekali tidak melibatkan masyarakat,” ujar FH, salah seorang warga.
Tak hanya itu, status aset desa berupa lapangan voli juga dipertanyakan. Lahan tersebut sebelumnya sempat disemen beberapa kali, namun kini direncanakan menjadi gedung PKK oleh Dinas PUPR.
“Kalau memang melalui hibah, masyarakat ingin tahu siapa yang menghibahkan. Kalau alih fungsi, seharusnya ada berita acara resmi yang melibatkan warga, tapi faktanya sampai sekarang kami tidak tahu,” keluh warga lainnya. (Wartabanjar.com/Alfi)
Editor Restu
