WARTABANJAR.COM, KATHMANDU – Aksi kerusuhan besar-besaran kembali mengguncang Nepal, Selasa (9/9/2025). Momen dramatis terekam saat sejumlah pejabat tinggi Nepal kabur dan dievakuasi menggunakan helikopter militer, di tengah amukan massa dan kobaran api yang melahap gedung-gedung pemerintahan.

Kerusuhan pecah setelah sejumlah demonstran muda Gen Z tewas ditembak polisi saat aksi protes. Amarah publik langsung memuncak, mengubah protes damai menjadi revolusi jalanan. Gedung Parlemen Nepal, Mahkamah Agung, kantor partai politik, hingga kompleks pemerintahan Singha Durbar di Kathmandu dibakar massa.

Revolusi Gen Z

Gelombang protes yang dikenal sebagai “Generation Z Revolution” menuntut:

Pemerintahan bersih dan bebas korupsi.

Pemilu ulang dan pembentukan pemerintahan sipil baru.

Kebebasan digital tanpa pembatasan.

Pemicu utama kemarahan adalah larangan sementara 26 platform media sosial termasuk Facebook, YouTube, dan X, yang dianggap sebagai bentuk pembungkaman rakyat.

Di bawah tekanan massa, Presiden Ram Chandra Paudel dan Perdana Menteri Sharma Oli resmi mengundurkan diri.

Tragedi Istri Mantan PM

Kekacauan ini juga merenggut nyawa Rajyalaxmi Chitrakar, istri mantan PM Jhalanath Khanal. Rumahnya di kawasan Dallu, Kathmandu, dibakar demonstran. Rajyalaxmi sempat terjebak di dalam rumah, mengalami luka bakar parah, dan dilarikan ke Kirtipur Burn Hospital. Namun, nyawanya tak tertolong.

Generasi muda Nepal kini menjadi motor utama perlawanan. Istilah “nepo kids” (anak pejabat penuh privilese) viral dan menjadi simbol kemarahan publik terhadap elit politik.

“Kami tidak akan berhenti sebelum ada pemerintahan sipil baru, pemilu ulang, dan berakhirnya korupsi!” teriak seorang demonstran di Kathmandu.

Hingga kini, tentara Nepal menjadi satu-satunya institusi yang dianggap mampu menjaga ketertiban. Ada wacana pembentukan pemerintahan sipil sementara yang didukung militer, namun arah masa depan Nepal masih penuh ketidakpastian.

Gelombang ini menandai babak baru sejarah Nepal: bangkitnya Generasi Z yang menolak dibungkam, menuntut transparansi, keadilan sosial, dan kebebasan digital.(Wartabanjar.com/berbagai sumber)

editor: nur muhammad