WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN- Ribuan masyarakat geruduk Kantor DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (1/9/2025) siang. Pantauan di lapangan, terlihat ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa, komunitas, hingga sopir ojek online (Ojol) yang tergabung dalam Aliansi Kalsel Bersatu memenuhi jalan di depan Kantor DPRD Kalsel, dengan membawa spanduk, bendera, serta atribut Unras. Selain itu, juga terlihat ratusan personel dari kepolisian dibantu dari TNI melakukan pengamanan jalannya aksi tersebut. Aksi ini bertujuan untuk melakukan penyampaian aspirasi dan melakukan penyampaian tuntutan. BACA JUGA: Catat! Jalan Lambung Mangkurat, Haryono MT dan HA Adenansi Ditutup, Aksi Demo di DPRD Kalsel Dimulai Tuntutan massa aksi ini adalah sebagai berikut: 1. Menuntut Reformasi DPR: Efisiensi Gaji dan Tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta melakukan Transparansi penggunaan dana. Hadirkan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan menolak segala bentuk negosiasi yang diwakilkan. 2. Menuntut reformasi Polri, Revisi UU Polri, dan mengecam segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat, dan Kapolri harus harus bertanggung jawab atas itu. Jika tidak ada komitmen, maka Kapolri harus mundur dari jabatannya. 3. Menuntut pengusutan tuntas dan tanggung jawab penuh oleh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan. 4. Menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara dan konfik agraria sawit dan masyarakat, khususnya Kota Baru dan berbagai isu lokal lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan sementara di sisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak serta rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik. 6. Menuntut pengesahan RUU perampasan aset dan perlindungan masyarakat adat. (Wartabanjar.com/Iqnatius) Editor: Yayu