WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan (21), driver ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa di depan DPR RI, Kamis (28/8/2025), kini berbuntut panjang. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) serta Majelis Hukum dan HAM, mengeluarkan ultimatum keras kepada Pemerintahan Prabowo: lakukan reformasi total Polri atau kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat! “Tragedi ini membuktikan reformasi Polri pasca-Orde Baru gagal total. Presiden harus memerintahkan investigasi independen,” tegas Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, Sabtu (30/8/2025). BACA JUGA:PENAMPAKAN POLRES JAKARTA TIMUR Usai Diamuk Massa, Bangkai Mobil Berserakan dan Kantor Rusak Berat Muhammadiyah Desak Audit Total Polri Muhammadiyah menilai, penyalahgunaan kewenangan aparat sudah berada di titik nadir. Mereka menuntut: Audit menyeluruh terhadap persenjataan, kewenangan, hingga SOP Polri. Investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM dan unsur masyarakat sipil. Peradilan umum terbuka bagi oknum Brimob, bukan sekadar sidang etik internal Propam. “Propam tidak cukup. Harus ada tim independen agar investigasi jujur, transparan, dan akuntabel,” lanjut Busyro. Muhammadiyah: Bebaskan Demonstran, Stop Represi! Selain keadilan untuk Affan, Muhammadiyah juga menuntut pemerintah: Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Menghentikan represi aparat terhadap aksi rakyat. Membuka ruang dialog terbuka antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Kronologi Berdarah di Senayan Unjuk rasa 25–28 Agustus 2025 digelar untuk memprotes kenaikan pendapatan DPR di tengah krisis ekonomi. Namun, situasi berubah mencekam pada 28 Agustus. Dalam video amatir yang viral, terlihat rantis Brimob melaju kencang ke arah massa. Affan yang berusaha menyelamatkan diri justru terlindas dan tewas seketika. Insiden ini memicu amarah publik. Massa kembali mengepung rantis, dan kecaman terhadap aparat meledak di jagat maya maupun jalanan. Kapolri Minta Maaf, 7 Brimob Diperiksa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya meminta maaf dan memerintahkan proses hukum. Hingga kini, tujuh anggota Brimob telah diperiksa dan ditempatkan khusus karena diduga melanggar kode etik. Namun, gelombang protes belum reda. Aksi solidaritas besar-besaran terus terjadi di berbagai daerah, menuntut pertanggungjawaban penuh aparat dan keadilan untuk Affan Kurniawan.(Wartabanjar.com/berbagai sumber) editor: nur muhammad