WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Tragedi meninggalnya Affan Kurniawan (21), driver ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat unjuk rasa di depan DPR RI, Kamis (28/8/2025), kini berbuntut panjang.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) serta Majelis Hukum dan HAM, mengeluarkan ultimatum keras kepada Pemerintahan Prabowo: lakukan reformasi total Polri atau kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat!
“Tragedi ini membuktikan reformasi Polri pasca-Orde Baru gagal total. Presiden harus memerintahkan investigasi independen,” tegas Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, Sabtu (30/8/2025).
BACA JUGA:PENAMPAKAN POLRES JAKARTA TIMUR Usai Diamuk Massa, Bangkai Mobil Berserakan dan Kantor Rusak Berat
Muhammadiyah Desak Audit Total Polri
Muhammadiyah menilai, penyalahgunaan kewenangan aparat sudah berada di titik nadir. Mereka menuntut:
Audit menyeluruh terhadap persenjataan, kewenangan, hingga SOP Polri.
Investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM dan unsur masyarakat sipil.
Peradilan umum terbuka bagi oknum Brimob, bukan sekadar sidang etik internal Propam.
“Propam tidak cukup. Harus ada tim independen agar investigasi jujur, transparan, dan akuntabel,” lanjut Busyro.
Muhammadiyah: Bebaskan Demonstran, Stop Represi!
Selain keadilan untuk Affan, Muhammadiyah juga menuntut pemerintah:
