WARTABANJAR.COM, BANJARBARU - Ratusan warga adat Kalimantan Selatan bersama aktivis lingkungan menggelar aksi besar di depan Kantor Gubernur Kalsel, Jumat (15/8/2025), menolak rencana pemerintah menetapkan Pegunungan Meratus sebagai taman nasional. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Kalsel mulai berdatangan usai salat Jumat sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar hak kelola lahan mereka tetap diakui. Mereka khawatir, perubahan status menjadi taman nasional akan membatasi akses pengelolaan lahan dan mengancam keberlangsungan komunitas adat yang telah bermukim turun-temurun. BACA JUGA:Pelaku Penganiayaan di Belitung Darat yang Bertubi-Tubi Tusuk Korban, Ditangkap Polisi dalam Hitungan Jam "Pegunungan Meratus bukan tanah kosong. Di sana hidup masyarakat adat dengan warisan leluhur yang kuat. Kami tidak butuh taman nasional, kami butuh pengakuan," tegas Anang Suriadi, tokoh adat Balangan, dalam orasinya. Anang juga mendesak Gubernur Kalsel memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat adat dari kemiskinan, kriminalisasi, dan ketidakadilan lainnya. Ia menuntut pembatalan penetapan taman nasional serta pengesahan RUU Masyarakat Adat tanpa syarat yang memberatkan. "Jika suara kami diabaikan, kami akan terus berjuang," tandasnya. Bagi warga adat, Pegunungan Meratus adalah ruang hidup yang sarat nilai budaya dan sejarah. Polisi turut mengamankan jalannya aksi dan mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar. Meski cuaca terik, massa bertahan menyuarakan aspirasi secara damai. Aksi ini menjadi sinyal tegas bahwa masyarakat adat menolak kebijakan yang dianggap mengabaikan hak tradisional serta kearifan lokal mereka.(‪wartabanjar.com/IKhsan‬) editor: nur muhammad