Dr. Akbar juga mengingatkan bahwa beberapa daerah hasil pemekaran justru terjebak dalam ketergantungan fiskal, kekurangan SDM, serta lemahnya perencanaan pembangunan.
“Pemekaran bisa jadi harapan, tapi juga bisa berubah menjadi beban jika tidak dirancang secara matang,” tambahnya.
Ia pun mengangkat isu eksploitasi sumber daya alam yang kerap terjadi di wilayah baru tanpa tata kelola lingkungan yang kuat. Hal ini justru bisa memperparah kerusakan dan ketimpangan antarwilayah.
“Alih-alih memperkuat pembangunan, justru bisa memperparah kerusakan dan ketimpangan,” ucapnya.
Sebagai penutup, Dr. Akbar menekankan pentingnya studi kelayakan yang transparan dan objektif, dengan mempertimbangkan aspek fiskal, sosial, tata ruang, dan daya dukung lingkungan.
“Pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dan akademisi harus duduk bersama menyusun peta jalan yang realistis. Pemekaran harus menjadi bagian dari upaya membangun sistem pemerintahan yang lebih dekat, lebih kuat, dan lebih adil,” pungkasnya.(Wartabanjar.com/IKhsan)
editor: nur muhammad
