Marah Terhadap Donald Trump dan Elon Musk, Jutaan Rakyat AS Turun ke Jalan

Tak hanya program sosial yang dirugikan. Program demokrasi internasional dibubarkan, pejabat pemilu yang menjaga integritas demokrasi diberhentikan, dan lembaga-lembaga pengawasan dibungkam. Di saat yang sama, kebijakan imigrasi diperketat. Lembaga ICE ditekan untuk mempercepat deportasi, termasuk terhadap seorang pria asal El Salvador yang dideportasi secara tidak sengaja.

Di sisi lain, Trump dan Musk juga memperburuk krisis iklim dengan mencabut sejumlah aturan perlindungan lingkungan. Rencana untuk menghapus batas emisi kendaraan dan pembangkit listrik sedang digodok. Pemerintah juga meninjau ulang semua kebijakan senjata, memicu kekhawatiran bahwa kekerasan bersenjata akan makin tak terkendali.

“Mereka bilang imigran merebut pekerjaan kita, tapi justru merekalah yang mengirim pekerjaan ke luar negeri,” ujar Rep. Maxwell Frost dalam orasinya. “Mereka bilang orang trans berbahaya, padahal mereka yang membongkar sistem pendidikan, menolak krisis iklim, dan diam soal kekerasan senjata.”

Di Washington, DC, ribuan orang berkumpul di Monumen Washington. Beberapa anggota Kongres turut hadir dan menyampaikan pidato keras. Rep. Jamie Raskin dari Maryland menyebut Trump sebagai figur otoriter dengan “politik Mussolini dan ekonomi Herbert Hoover.” Ia menekankan bahwa Konstitusi AS dimulai dengan kalimat “Kami rakyat Amerika,” bukan “Kami para diktator.”

Anggota Kongres Ilhan Omar dari Minnesota juga hadir. Ia mengajak rakyat untuk tidak menyerah. “Kalau kita masih percaya pada proses hukum dan masa depan anak-anak kita, maka kita harus memperjuangkannya,” ucapnya tegas. Sementara Rep. Maxwell Frost dari Florida mengingatkan bahwa otoritarianisme selalu menguji sejauh mana rakyat akan diam.

“Sepanjang sejarah, para penguasa otoriter tak pernah puas. Mereka langgar hukum, uji batas, dan menunggu apakah rakyat akan berteriak atau memilih bungkam,” ujarnya.

Di Los Angeles, ribuan warga berbaris menuju balai kota dengan membawa poster bertuliskan “Lindungi Konstitusi Kami,” “Kekuasaan untuk Rakyat,” dan “Jangan Ganggu Pendidikan.”

Namun gelombang perlawanan ini tidak lepas dari risiko. Salah satu kasus yang menuai sorotan adalah penangkapan Mahmoud Khalil, seorang pengungsi Palestina yang izin tinggalnya dicabut setelah ikut demonstrasi damai di Universitas Columbia. Peristiwa ini memunculkan kekhawatiran baru: apakah rakyat Amerika masih benar-benar bisa menyampaikan pendapat secara bebas?

“Komunitas kita yang jadi korban, sementara Trump dan Musk mengeruk untung. Ini bukan soal uang semata, tapi soal kekuasaan,” tulis pernyataan resmi penyelenggara Hands Off!.

Mereka menegaskan bahwa pemerintah saat ini menyerang siapa saja yang bukan bagian dari elite 1%, veteran, anak-anak, lansia, petani, imigran, transgender, hingga lawan politik. Semua demi memperkuat kendali dan memperkaya segelintir orang.

Sebagian besar aksi berjalan damai. Namun ketegangan tetap tinggi. Di Lafayette, Indiana, seorang pria mengacungkan senjata setelah terlibat cekcok dengan demonstran. Polisi mengatakan ia awalnya mencoba melewati kerumunan sebelum mengambil senjata dari kendaraannya.

Amerika gelap bukan hanya soal kebijakan atau kekuasaan. Ini tentang rasa takut yang merayap di antara rakyat yang dulu percaya pada kekuatan konstitusi dan sistem demokrasi. Ini tentang negara yang seolah berpaling dari rakyatnya, membiarkan segelintir elit menentukan arah masa depan jutaan orang.

Lewat aksi “Hands Off!”, rakyat mengirimkan pesan: bahwa mereka masih di sini, bahwa mereka belum menyerah, dan bahwa mereka akan terus melawan. Bagi jutaan warga yang turun ke jalan hari itu, harapan masih menyala, walau redup di tengah Amerika yang gelap. (Berbagai sumber)

Editor: Erna Djedi