WARTABANJAR.COM, PELAIHARI- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang (P) Tanah Laut mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Aula Kantor Kecamatan Pelaihari, Jl. A. Syairani, Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Rabu (19/3/ 2025) pagi.
FGD bertema “Antisipasi dan Mitigasi Potensi Konflik Lahan di Kabupaten Tanah Laut” ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dari HMI Cabang Persiapan Tanah Laut, BEM Politala, serta perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) lainnya di Tanah Laut.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut, Joko Pitoyo, S.AP, saat berbicara sebagai narasumber di acara ini mengungkap sejumlah isu penting terkait konflik lahan yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Ia menyoroti permasalahan legalitas lahan yang seringkali bermasalah, khususnya di wilayah desa, dan menekankan pentingnya forum diskusi untuk menganalisis permasalahan secara mendalam.
Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Tala, Dr. Ahmad Hairin, M.P memberikan perspektif mengenai dinamika konflik lahan yang seringkali melibatkan berbagai pihak.
Ia menekankan pentingnya dialog dan mediasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa.
“Jadi kalau sangketa itu perselisihan antara orang dengan pemerintah atau orang dengan perusahaan,” jelasnya, menunjukkan kompleksitas permasalahan yang membutuhkan pendekatan yang cermat dan terukur.
Ia menekankan pentingnya dialog dan mediasi sebagai langkah awal dalam menyelesaikan sengketa agar tidak berujung pada konflik yang lebih besar dan merugikan semua pihak.
“Kalau izin-izinnya masih susah, potensi konflik akan semakin besar,” ujarnya, menunjukkan betapa pentingnya mempermudah proses perizinan untuk mencegah konflik.
M. Rian Zakaria, S.H, selaku PLT Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya alam.
