WARTABANJAR.COM, BANJARBARU- Komisi III DPRD Banjarbaru mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama beberapa instansi Pemerintah Kota Banjarbaru mengenai polemik terhentinya Angkutan Pelajar Gratis (APG) di Cempaka, Kamis (13/2/2025) siang. Anggota DPRD komisi III Banjarbaru, Ronauli Saragi membeberkan, pihaknya meminta keterangan terkait masalah APG yang sampai saat ini belum mencapai kesepakatan tersebut. Komisi III dalam rapat ini mengundang Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendidikan (Disdik) serta Pemko Banjarbaru untuk membahas masalah ini. Pemko Banjarbaru di kesempatan ini mengutarakan telah mengadakan beberapa kali rapat bersama instansi terkait dan juga organda, namun hasil rapat tersebut belum menentukan kesepakatan mengenai tarifnya, karena pihak organda ingin kenaikan tarif sebesar Rp 10.000 dari tarif lama. Selain itu, lanjut pria yang akrab disapa Ucok ini, Disdik Kota Banjarbaru juga akan melakukan pendataan ulang, karena program APG ini pada mulanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. BACA JUGA: Ini Niat Baca Yasin 3 Kali di Malam Nisfu Syakban "Nah ini perlu pendataan yang akurat dari Disdik nanti, supaya program ini bisa tepat sasaran," ungkapnya. Meski begitu, Komisi III DPRD Banjarbaru belum mengundang pihak Organda dikarenakan ingin meminta penjelasan perihal belum adanya kesepakatan dari instansi terkait terlebih dahulu. "Untuk pemanggilan pihak Organda, kita lihat dulu apakah ada titik terang dari instansi terkait," tutur Ucok. Kalaupun permasalahan ini menemui jalan buntu, maka Komisi III DPRD Banjarbaru akan mengundang kedua belah pihak agar APG ini bisa berjalan. Pada rapat kali ini Komisi III DPRD Banjarbaru merekomendasikan agar program APG ini bisa terlaksana secepatnya, meski banyak kendala yang hadapi terkait kesepakatannya. "Karena kamipun juga meminta pihak organda memahami apa yang diinginkan oleh Pemko Banjarbaru mengenai tarif dan sebagainya, sehingga, kita masih menunggu hasil dari tim yang dibentuk untuk kembali mengevaluasi dan bernegoisasi dengan pihak organda untuk kesepakatan MoU," pungkasnya. (Ikhsan) Editor: Yayu