WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Heboh pemagaran area laut di Pantai Tangerang saat ini menjadi sorotan publik hingga menibulkan kegaduhan.
Kondisi ini mendapat perhatian Nahdlatul Ulama (NU).
Masalah kepemilikan laut ini, akan dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) NU.
Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyah KH Mahbub Ma’afi menyampaikan bahwa salah satu masalah yang akan dibahas di dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 2025 adalah soal kepemilikan laut.
Munas NU akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, pada 5-7 Februari 2025. Acara ini merupakan salah satu rangkaian dari agenda Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU.
“Soal laut, apakah laut itu bisa dimiliki oleh individu atau korporasi?” ujar Kiai Mahbub kepada NU Online di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dikutip wartabanjar.com dari NU Online, Senin (27/1/2025).
Baca juga:5 Ruang Kelas MTS Bina Taqwa Mantuil Terbakar
Kiai Mahbub menyampaikan bahwa akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia sedang dibuat gelisah karena permasalahan laut, salah sayanya karena munculnya pemagaran sepanjang 30 kilometer di perairan Laut Tangerang, Banten.
“Kita tahu ada isu yang terakhir ini mengenai munculnya pagar laut,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga dibuat gelisah dengan adanya permasalahan sertifikat kepemilikan atau hak guna bangunan (HGB) di kawasan laut.
“Adanya muncul sertifikat-sertifikat kayak HBG dari kelautan itu, nah itu yang kita bahas. Apakah laut bisa dimiliki atau tidak?” ujar Kiai Mahbub.