“Ada pegawai yang memproses semua lelang ini. Kami nonaktifkan 11 orang, mulai dari direktur, eselon II, III, hingga staf,” tegas Amran, Selasa (26/11/2024).
Selain itu, Kementan juga menindak 27 perusahaan produsen pupuk di bawah standar, dengan empat perusahaan sudah di-blacklist. Kerugian akibat pupuk palsu ini diperkirakan mencapai Rp600 miliar, sementara pupuk berkualitas rendah menyebabkan kerugian hingga Rp3,2 triliun.
Audit dan Bersihkan Mafia Pupuk
Rajiv menegaskan pentingnya langkah konkret untuk memberantas mafia pupuk. Ia mendesak pengadaan pupuk ke depannya dilakukan secara ketat melalui sistem e-katalog atau penunjukan langsung (PL) yang lebih transparan.
“Kualitas pupuk harus dipastikan sesuai standar. Jangan sampai mafia pupuk merusak program swasembada pangan yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto,” ujar Rajiv.
Petani Harus Dilindungi
Tindakan tegas ini menjadi angin segar bagi petani Indonesia yang selama ini dirugikan oleh ulah produsen pupuk nakal. Ke depan, pengawasan ketat dan audit menyeluruh diharapkan mampu menjamin kualitas pupuk demi keberhasilan program pertanian nasional.(Wartabanjar.com/berbagai sumber)
editor: nur muhammad
