Baca juga:Tarif Cukai Hasil Tembakau Bakal Naik, Harga Rokok Ikut Terkerek
Lantaran adanya dampak ekonomi yang akan ditimbulkan, Nurhadi kemudian mempertanyakan rencana pemberian kompensasi atau program alternatif bagi petani dan pedagang retail yang akan terdampak.
Nurhadi menyayangkan tidak dilibatkannya organisasi masyarakat yang juga memiliki keterkaitan dengan tembakau, misal Serikat Petani Tembakau. Menurutnya mereka dapat memberikan perspektif lain dari rencana penerapan kebijakan ini.
Sambil berkelakar, Legislator Jawa Timur VI ini menyampaikan bahwa ia bukanlah seorang perokok yang sekadar rewel pada rencana kebijakan tembakau. Hal ini disampaikannya berdasar keprihatinannya terkait rencana penerapan PMK dan efek yang akan ditimbulkan.
“Pak Menteri jangan anggap saya rewel dengan rencana kebijakan tembakau ini karena saya merokok, saya tidak merokok! Saya berempati kepada 1.300 industri rokok dengan 600 ribu karyawan, ratusan ribu petani tembakau serta puluhan ribu retail toko-toko kecil yang menggantungkan hidupnya di industri ini yang akan terdampak” ungkap Cak Nur sapaan akrab Nurhadi.
Nurhadi menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu Fraksi NasDem melakukan diskusi mengenai rencana penerapan RPMK dengan mempertimbangkan dampaknya ke depan.
Baca juga:Siap-Siap Harga Rokok Naik 2022, Kementrian Keuangan Naikkan Cukai Tembakau
Ia menegaskan bahwa fraksinya menolak rencana penerapan PMK terkait kebijakan pengelolaan industri tembakau.
Ia mengimbau Kemenkes untuk mencari solusi yang lebih bijak untuk permasalahan ini.(pwk)
Editor: purwoko
