Dalam diskusi yang juga dihadiri Kadis Kabid IKP Diskominfosp Tanbu, Akhmad Salehuddin dan staf pengelola SP4N Lapor Tanbu, Andri Cahyadi ini, juga mendiskusikan dan menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan SP4N Lapor dia daerahnya masing-masing.
Di antaranya, terkendala sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola sistem, serta kendala infrastruktur teknologi yang masih terbatas di beberapa wilayah.
Ombudsman RI menanggapi dengan menyatakan komitmen mereka untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan SP4N Lapor.
“Peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan publik di tingkat daerah menjadi prioritas kami. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk memenuhi indikator-indikator yang sudah ditetapkan,” ujar Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Indrarto SS.
Diskusi kali ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan SP4N Lapor di tingkat daerah, seperti penguatan infrastruktur teknologi agar pengelolaan pengaduan dapat berjalan lebih efisien.
Pelatihan SDM juga dinilai penting sebab peningkatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan dalam mengelola pengaduan di SP4N Lapor.
Sosialisasi kepada masyarakat, yakni edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan SP4N Lapor sebagai saluran resmi untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik.
Kemudian juga evaluasi berkala, pemerintah daerah dan Ombudsman akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan pengaduan publik, dengan fokus pada perbaikan layanan.
Dengan dilaksanakannya diskusi ini, Ombudsman RI berharap pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam memanfaatkan SP4N Lapor sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadikannya platform yang akuntabel dan transparan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. (ddi)
Editor: Yayu
