WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosp) Kabupaten Tanah Bumbu turut menghadiri diskusi, evaluasi, dan optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Kamis (10/10/2024) di Banjarmasin.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) dengan pesertanya Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan, menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Kalsel, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel dan Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia.
Acara yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SP4N Lapor oleh pemerintah daerah melalui pemenuhan indikator penentu kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Kepala Diskominfosp Tanah Bumbu, Al Husain Mardani mengatakan diskusi ini menjadi media bagi para peserta untuk mengevaluasi implementasi SP4N Lapor di daerah dan merumuskan strategi optimalisasi sistem tersebut serta indikator penentu kualitas pengelolaan pengaduan publik.
Ombudsman RI dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya pemenuhan sejumlah indikator yang menentukan kualitas pengelolaan pengaduan di SP4N Lapor, antara lain, kecepatan respon.
BACA JUGA: PBB Peringatkan Isreal Tarik Pasukan Darat, Lebanon Krisis Kemanusiaan
Dalan hal ini, lanjut Ombudsman RI, pemerintah daerah harus lebih responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif, kemudian keterbukaan dan transparansi.
Proses pengelolaan pengaduan harus bersifat transparan sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan laporan yang mereka buat.
Selanjutnya, aksesibilitas Layanan SP4N Lapor harus dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Berikutnya adalah kualitas penyelesaian pengaduan yang fokus pada penyelesaian substansi pengaduan dengan solusi yang memuaskan bagi masyarakat, kolaborasi antarinstansi, mendorong sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait untuk menyelesaikan pengaduan yang bersifat kompleks dan lintas sektor.
