Tegaskan Pentingnya Optimalisasi SP4N Lapor, Diskominfosp Tanah Bumbu Hadiri Diskusi Bersama Ombudsman RI
Ukuran Huruf:
WARTABANJAR.COM, TANAH BUMBU- Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfosp) Kabupaten Tanah Bumbu turut menghadiri diskusi, evaluasi, dan optimalisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Kamis (10/10/2024) di Banjarmasin.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI) dengan pesertanya Pemerintah Kabupaten dan Kota se Kalimantan Selatan, menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Kalsel, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel dan Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman Republik Indonesia.
Acara yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SP4N Lapor oleh pemerintah daerah melalui pemenuhan indikator penentu kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik.
Kepala Diskominfosp Tanah Bumbu, Al Husain Mardani mengatakan diskusi ini menjadi media bagi para peserta untuk mengevaluasi implementasi SP4N Lapor di daerah dan merumuskan strategi optimalisasi sistem tersebut serta indikator penentu kualitas pengelolaan pengaduan publik.
Ombudsman RI dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya pemenuhan sejumlah indikator yang menentukan kualitas pengelolaan pengaduan di SP4N Lapor, antara lain, kecepatan respon.
BACA JUGA: PBB Peringatkan Isreal Tarik Pasukan Darat, Lebanon Krisis Kemanusiaan
Dalan hal ini, lanjut Ombudsman RI, pemerintah daerah harus lebih responsif dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif, kemudian keterbukaan dan transparansi.
Proses pengelolaan pengaduan harus bersifat transparan sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan laporan yang mereka buat.
Selanjutnya, aksesibilitas Layanan SP4N Lapor harus dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di daerah yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
Berikutnya adalah kualitas penyelesaian pengaduan yang fokus pada penyelesaian substansi pengaduan dengan solusi yang memuaskan bagi masyarakat, kolaborasi antarinstansi, mendorong sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait untuk menyelesaikan pengaduan yang bersifat kompleks dan lintas sektor.
Dalam diskusi yang juga dihadiri Kadis Kabid IKP Diskominfosp Tanbu, Akhmad Salehuddin dan staf pengelola SP4N Lapor Tanbu, Andri Cahyadi ini, juga mendiskusikan dan menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan SP4N Lapor dia daerahnya masing-masing.
Di antaranya, terkendala sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola sistem, serta kendala infrastruktur teknologi yang masih terbatas di beberapa wilayah.
Ombudsman RI menanggapi dengan menyatakan komitmen mereka untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan SP4N Lapor.
"Peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan publik di tingkat daerah menjadi prioritas kami. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk memenuhi indikator-indikator yang sudah ditetapkan," ujar Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Indrarto SS.
Diskusi kali ini menghasilkan sejumlah rekomendasi penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan SP4N Lapor di tingkat daerah, seperti penguatan infrastruktur teknologi agar pengelolaan pengaduan dapat berjalan lebih efisien.
Pelatihan SDM juga dinilai penting sebab peningkatan kapasitas sumber daya manusia diperlukan dalam mengelola pengaduan di SP4N Lapor.
Sosialisasi kepada masyarakat, yakni edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan SP4N Lapor sebagai saluran resmi untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik.
Kemudian juga evaluasi berkala, pemerintah daerah dan Ombudsman akan melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja pengelolaan pengaduan publik, dengan fokus pada perbaikan layanan.
Dengan dilaksanakannya diskusi ini, Ombudsman RI berharap pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam memanfaatkan SP4N Lapor sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadikannya platform yang akuntabel dan transparan dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. (ddi)
Editor: Yayu