WARTABANJAR.COM, JAKARTA – Ombudsman RI menduga, masih mahalnya harga beras masih mahal kemungkinan karena penyalahgunaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang seharusnya dijual ke masyarakat kurang mampu. Padahal Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah menggelontorkan ratusan ribu ton beras SPHP.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, beras SPHP seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu. Tetapi malah dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual tak sesuai instruksi pemerintah.
“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (15/03/2024).
Karena itu, perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran.
Baca juga: Menteri KKP: “Hasil Sedimentasi Laut Daerah-Daerah Ini Silakan Dimanfaatkan!”
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Beras itu berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, dan dikemas dalam bentuk kemasan curah 5 kg. Harganya cenderung lebih murah dibandingkan beras-beras jenis lain di pasaran.
Dugaan kedua mengapa harga beras hingga saat ini masih belum turun, kata Yeka, adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri.