WARTABANJAR.COM, BANJARBARU – Guna meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalsel mengadakan Rapat Koordiansi Jasa Konstruksi di Banjarbaru.
Rakor tersebut dihadiri oleh Dinas PUPR Kabupaten/Kota se-Kalsel dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ir Ahmad Solhan ST MT, didampingi Kabid Bina Kostruksi, Mustajab.
Dalam sambutannya, Ahmad Solhan menyampaikan rapat koordinasi ini juga merupakan pelaksanaan salah satu kewenangan Pemprov Kalsel, sebagaimana diamanatkan peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yaitu melakukan pembinaan jasa konstruksi, sehingga efektivitas kegiatan pembinaan jasa konstruksi di daerah, baik di Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dapat berjalan secara optimal.
“Diharapkan rakor ini dapat mengurai dengan jelas berbagai aspek terkait pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi, sekaligus juga dapat menginventarisir berbagai permasalahan dan alternatif solusi yang dapat dilakukan, sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat benar-benar secara efektif diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Solhan, Senin (4/3/2024).
Terdapat tiga hal yang sangat penting dalam pengawasan jasa konstruksi yang dilakukan di Kalimantan Selatan.
Ketiganya adalah tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, serta kemanfaatan jasa konstruksi.