Realisasi belanja negara masih menumpuk di akhir tahun seiring dengan penyelesaian pekerjaan fisik konstruksi, realisasi belanja untuk persiapan Pemilu 2024, dan realisasi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Dari sisi pendapatan negara, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPh yang memberikan kontribusi sebesar Rp 11,59 triliun dan PPN yang memberikan kontribusi Rp.6,57 triliun.
“Tiga sektor yang memberikan kontribusi penerimaan perpajakan berasal dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 29,1 persen, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,5 persen, dan sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 14,8 persen,” jelas Syafriadi.
Dalam evaluasi tersebut, Syafriadi memberikan beberapa usulan untuk tahun 2024 diantaranya perlunya percepatan dan perencaan, perlunya memiliki target chalenging tapi realistis, perlu dilakukan monev yang ketat di pertengahan tahun serta komitmen dan kolaborasi dengan berbagai pihak lebih baik dan ketat.
Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalselteng, Kusumawardhani menjelaskan evaluasi yang dilaksanakan merupakan suatu bahan sinergi kolaborasi bersama pemerintah daerah.
“Evaluasi tadi sangat komeprehensif kita bisa melihat capaian baik dari sisi APBN, APBD dan sisi penerimaan serta belanja,” ujar Kusumawardhani.
Kusumawardhani juga Harapan dari segi pengelolaan aset, pihaknya bisa mewujudkan apa yang seperti disampaikan Menteri Keuangan RI
“Seperti yang disampaikan Bu Menteri, aset bekerja jadi suatu penerimaan atau menjadi suatu efesiensi dari pembiayaan APBN maupun APBD,” tutupnya. (nurul octaviani)
Editor Restu
