Selain itu juga untuk pendidikan politik dalam bentuk workshop,seminar , dialog dan pertemuan parpol lainnya.
“Kerena itu, saya berharap,bantuan parpol nanti agar dapat digunakan secara proporsional,dan tidak ada konflik kepentingan hingga bebas pungutan ,sesuai peraturan perundang undangan,” ujarnya.
Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Tanah Bumbu Nahrul Fejeri mengatakan. Hasil rapat Ketua DPRD Tanbu dan Bupati Tanah Bumbu sudah membicarakan wacana tambahan angggaran yang semula 10.000 persuara menjadi 13.000 persuara.
Namun setelah berkonsultasi dengan pihak BPK dan Kemengadri ,bahwa kenaikan itu boleh menambah ,namun perlu ada kajian dari lembaga independen.
“Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan atas bantuan itu apakah benar benar memberi manfaat dalam peningkatan kualitas demokrasi di tempat kita. Justru Itu kita memilih lembaga independen yang berasal dari ULM,” tutupnya. (ernawati/mc)
Editor: Erna Djedi
