"Kita mengharapkan BPH Migas membuat pola baru dalam pengawasan dan kita sangat merekomendasikan apabila ada penambahan anggaran BPH Migas khusus untuk melakukan pengawasan BBM yang bersubsidi," ungkap Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Lebih lanjut, Hendrik juga meminta BPH Migas mengungkap perusahaan yang bermain maupun oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi solar maupun pertalite.

"Termasuk para penyalur Izin Niaga Umum (INU) ya. Karena kami temukan izin niaga umum ini kami tidak tahu darimana sumber BBM nya, kita khawatir sumber BBM yang mereka salurkan itu adalah sumber BBM yang ilegal. Jadi, kami berharap juga Dirjen Migas untuk mengungkap INU - INU yang melakukan BBM ilegal dan kalau ada temuan kita rekomendasikan untuk ditutup Izin Niaga Umumnya," pungkas Hendrik.

Hadir dalam pertemuan, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala BPH Migas, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala Migas, Direksi PT Pertamina (Persero), Direksi PT Pertamina Patra Niaga; Hiswana Migas. (rls)

Editor Restu