WARTABANJAR.COM, BANJARMASIN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin mengusulkan penghentikan kasus penggelapan pajak dengan tersangka KS, seorang pengusaha.

KS sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan setelah Kejari Banjarmasin menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng), pada Rabu (1/2/2023) lalu.

Tersangka KS langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIa Teluk Dalam, Banjarmasin.

Setelah dilakukan penahanan, KS membayar pajak terhutang dan denda tindak pidana perpajakan sebesar Rp 1.187.756.490.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pelaku Pembakar Mantan Pacar di Jalan A Yani Km 4 Diringkus Polisi, Dihadiahi Timah Panas

Sebelumnya Penyidik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga sudah melakukan penyitaan sebesar Rp 200.724.400.

Adapun rincian Tunggakan Pokok Pajak KS sebesar Rp. 372.802.255 dan denda maksimal sebesar Rp. 1.015.678.635, sehingga total yang dibayarkan KS sebesar Rp 1.388.480.890.

Kepala Kejari Banjarmasin, Indah Laila SH MH, di Aula Kantor Kejari Banjarmasin, Kamis (9/2), mengatakan karena tindak pidana perpajakan adalah tindak pidana administrasi maka perkara ini diusulkan dihentikan.

Menurut dia, pihaknya sudah konsultasi ke pimpinan untuk dihentikan, karena yang bersangkutan sudah membayar sehingga tidak ada kerugian negara.

KS sendiri diseret sebagai tersangka kasus penggelapan pajak setelah terungkap menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Modusnya, tidak seluruhnya melaporkan omset atau penyerahan maupun perolehan, pembelian pada SPT Masa PPN CV AWN masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.

Kemudian, melaporkan SPT Masa PPN secara rutin dengan status nihil dan lebih bayar kompensasi agar terhindar dari sanksi denda terlambat pelaporan, bertujuan untuk menunda pembayaran dan tidak membayar pajak (PPN) yang seharusnya dibayar ke Kas Negara.

Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Kalselteng, Budi Susila, mengatakan tujuan pihaknya memperkarakan kasus ini untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.