Kendala lainnya ungkap Ashadi, pengawasan terhadap obyek pajak sulit dijangkau, karena rata-rata lokasidnya diatas ruko. Dan diakuinya bahwa pengawasan sulit karena pihaknya tidak mengetahui kapan para wajib pajak ini panen.

“Meski demikian, kami masih terus berupaya dan mencari formula yang tepat agar penagihan obyek pajak walet ini bisa optimal,” imbuhnya.

Ashadi mengungkapkan, langkah kedepan pihaknya akan bekerjasama dengan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin untuk mengetahui atau mengidentifikasi kepemilikan dari sarang burung walet yang diekspor.

Pada 2022 ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait Perwali No 146 tentang pengurangan pokok dan pembebsan sanksi administrasi pajak sarang burung walet untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya pada 2023 akan menindak tegas wajib pajak walet yang membandel.

“2023 akan ada penindakan tegas, kami bersama kejakaaan negeri dan aparat hukum lainnya. Karena rendahnya pungutan pajak sarang burung walet ini menjadi perhatian Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK), karena memang terjadi tidak hanya di Banjarmasin tetapi wilayah lainnya di Kalsel bahkan di Indonesia,” jelasnya.

Lokasi obyek pajak sarang burung walet di Banjarmasin sendiri tersebar di beberapa Kecamatan yang ada.

“Kami harapkan ada kesadaran dari wajib pajak khususnya dari sector sarang burung walet ini untuk memenuhi kewajibannya, karena untuk meningkatkan PAD Kota Banjarmasin sendiri,” harap Ashadi Himawan. (has)

Baca Juga : Sekeluarga Tidur Berhimpitan di Rumah Sewaan, Pemulung Ini Senang Dapat Bantuan dari Lazis Assalam Fil Alamin

Editor : Hasby