Perlu Tahu! Pemaksaan Perkawinan dan Pemaksaan Kontrasepsi Masuk Dalam 9 Kasus Kekerasan Seksual di UU TPKS

WARTABANJAR.COM – Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Selasa, 12 April 2022 lalu.

UU ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah segala bentuk kekerasan seksual, serta memberikan rasa keadilan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Ada 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS:

1. Kekerasan seksual berbasis
2. Pelecehan seksual nonfisik elektronik
3. Pelecehan seksual fisik
4. Penyiksaan seksual
5. Pemaksaan kontrasepsi
6. Eksploitasi seksual
7. Pemaksaan sterilisasi
8. Perbudakan seksual
9. Pemaksaan perkawinan

Adapun Poin-Poin Penting dari UU TPKS:

1. Pengualifikasian jenis tindak pidana seksual, beserta tindak pidana lain yang dinyatakan
   secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam
   ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Perkara tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar
   proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak
3. Restitusi diberikan oleh pelaku sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi, maka
   negara akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai putusan pengadilan.
4. Pengaturan hukum acara yang komprehensif dengan tetap memperhatikan dan
   menjunjung tinggi HAM, kehormatan, dan tanpa intimidasi.
5. Pengakuan dan jaminan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan,
   yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan
   kebutuhan korban.(aqu)

Kawan Kabinet, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang pada 12 April 2022.

Yuk, simak jenis-jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU tersebut dan beberapa poin penting lainnya.#GrafiKabinet pic.twitter.com/2cPiY2lb4U

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) April 16, 2022

Editor Restu